Untuk memberatkan Kades Tanjung Menang Musi masyarakat Mendatanggi Kejari Banyuasin

oleh -

BANYUASIN. MS –  Perwakilan masyarakat Tanjung menang hari ini kembali mendatangi Kejari Banyuasin Prihal Penambahan laporan dugaan Penggelapan BLT DD desa Tanjung Menang kecamatan Rantau Bayur kabupaten Banyuasin (15/09/2022)

Saat ditemui Awak media Perwakilan masyarakat bpk ASWANI kirom membenarkan Bahwa kedatangan mereka ke Kejari untuk penambahan laporan Terkait Dugaan pengelapan BLT DD desa Tanjung Menang.
“Sebenarnya kita sudah lama melaporkan Masalah BLT ini sebelum”
Ujar Aswani

“Tapi ketika kita mendengar Konferensi pers yang dilakukan pihak Kejari Banyuasin pada saat penetapan tersangka Kepala desa, pihak Kejari Banyuasin tidak menyebutkan Prihal Dugaan pengelapan Dana BLT Masyarakat Desa Tanjung menang Sehingga kita menambahkan Laporan lagi ” kata Aswani

“Untuk Hal itu kita sudah konfirmasi ke pihak Kejari dan pihak Kejari menyarankan membuat dan menambahkan Laporan ulang Terkait Pengelapan BLT tersebut” ujar Aswani.

Baca Juga :   H Teddy:  Masjid Adalah Tempat Sebaik-Baiknya Dimuka Bumi

Di tempat Yang sama Wasito Ketua Investigasi LSM Lapisan Pemantau Situasi Banyuasin(LAPSI) yang Tergabung dalam Komunitas Masyarakat Anti korupsi Indonesia (K-MAKI) mengucapkan terimakasih Kepada Pihak Kejari Banyuasin yang bergerak cepat atas Laporan dan tuntutan masyarakat desa Tanjung Menang.

“Sebelum nya Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada kejari Banyuasin Yang telah menetapkan tersangka darnadela Kades desa tanjung Menang” Ujar wasito

“Kami Beserta masyarakat Tanjung menang Akan mengawal tuntas Masalah ini Sampai Dijatuhkan Vonis kepada Terduga dan masyarakat Desa Tanjung Menang berharap Tersangka Dapat dihukum sesuai UU yang berlaku di Indonesia ” pungkas Sito

Diberitakan Sebelumnya Kejari Banyuasin menetapkan Tersangka Dardanela Kepala desa Tanjung Menang kecamatan Rantau Bayur kabupaten Banyuasin atas Dugaan Korupsi dana desa TA 2019-2020.

Baca Juga :   Pemkab Muba Anggarkan THR untuk Honorer Tahun ini

Kajari Banyuasin Budi Herman melalui Kasi Pidsus Hafis Muhardi SH didampingi Kasubsi Penyidikan Giovani SH MH mengatakan, tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun modusnya tidak melaksanakan dengan baik atau sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) terhadap realisasi pekerjaan pada anggaran 2019 sampai 2020.

Dijelaskan Hafis tersangka ini diperkirakan merugikan negara senilai Rp 230.000.000 dari berbagai objek kegiatan proyek dana desa dari tahun 2019-2020.

Jurnalis: Rahmat wilantara

Print Friendly, PDF & Email