Masyarakat Peduli OKU Bersatu Laporkan Dugaan Korupsi Dana Konpensasi PLN ULP Baturaja Ke Kejaksaan Negeri OKU

oleh -

BATURAJA. MS – Gabungan LSM yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli OKU Bersatu,  Kamis (09/06/2022), menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten OKU.

Aksi demo yang dilakukan oleh gabungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masuarakat tersebut, yakni LSM Rakyat Indonesia Berdaya(RIB), LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia(KCBI), Masyarakat Anti Korupsi Sumsel (MARKAS) melaporkan  dugaan indikasi korupsi yang terjadi pada PLN ULP Baturaja ke Pihak penyidik Kejaksaan Negeri OKU.

Menurut koordinator aksi Hipzin yang juga sebagai Ketua Umum Masyarakat Anti Korupsi Sumsel (MARKAS) dalam orasinya mengatakan, kedatangan mereka hari ini merupakan representasi ratusan bahkan ribuan para pelanggan listrik yang ada di Kabupaten OKU. Giat mereka ke kantor Kejari OKU disamping menyampaikan pendapat dimuka umum. Masyarakat Peduli OKU Bersatu juga telah menyampaikan laporan indikasi korupsi yang terjadi di PLN ULP Baturaja terkait  dana konpensasi.

“Kami berharap penyidik kejaksaan Negeri OKU dapat menindak lanjuti laporan yang telah disampaikan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap manager PLN ULP Baturaja terkait laporan indikasi dimaksut. Tuntutan kami adalah menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Karena yang terkena dampak selama ini bukanlah person melainkan masyarakat OKU. Semoga laporan Masyaralat Peduli OKU Bersatu sebgai pintu awal pihak Kejaksaan Negeri OKU untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,” ujar nya.

Baca Juga :   Warga Keban Satu Terima BLT Rp 340 Ribu Per KK

Sementara itu Koordinator lapangan Leo Nardo yang juga sebagai Ketua DPC RIB OKU dalam pernyataan sikapnya  menyampaikan tiga tuntutan antara lain, pihaknya meminta agar pihak Penyidik Kejaksaan Negeri OKU untuk dapat segera melakukan audit investigasi mendalam terkait dugaan korupsi dana konpensasi yang seharusnya selama ini dapat diterima oleh masyarakat OKU akibat dampak dari Pasaman aliran listrik.

Pihaknya neminta kepada pihak penyidik kejaksaan negeri OKU untuk dapat memanggil dan memeriksa manager PLN Baturaja dan pihak-pihak dalam pengadaan, dan pemeliharaan jaringan listrik di Kabupaten OKU, karena diduga kuat dalam pelaksanaan pelayanan listrik selama ini sangat berpotensi telah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme hingga berdampak sering terjadinya pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan yang jelas KK epada masyarakat atau konsumen. Serta pihaknya meminta kepada pihak penyidik Kejaksaan Negeri OKU kiranya dapat mengambil dan menyita seluruh dokumen keuangan, laporan pertanggung jawaban anggaran, pengadaan, pemeliharaan jaringan listrik di Kabupaten OKU terhitung sejak tahun 2020 hingga 2022 temasuk dokumen kontrak kerjasama pembelian tenaga listrik dari pihak ketiga guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan, paparnya.

Baca Juga :   Terkait Dugaan Dana Hibah Senilai 16,5 Miliar, Kejaksaan Negeri OKUT Geledah Kantor Banwaslu

Dalam aksi demo, massa diterima  Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri OKU, Variska Ardina Kusama, SH.MH didampingi Kasi Pidum Amein Ramadhan,SH. Selain itu, aksi demo juga dihadiri oleh  perwira menengah Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, ketua DPW Rib Sumsel Harno Pangestu, Ketua KCBI OKU Alis kelana, Erham dan para pengurus Markas serta masyarakat OKU lainnya. *RD/MJ

Print Friendly, PDF & Email