BATURAJA, memosumsel.com – Jelang tahapan persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang, secara bersama baik pemerintah maupun lembaga berkomitmen untuk sepakat Deklarasi Pemilihan Umum Damai dan Berintegritas Tahun 2019.
Hal ini juga diselenggarakan Pemerintah Kabupaten OKU yaitu Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Drs Johan Anuar secara resmi membuka pelaksanaan Deklarasi Pemilihan Umum Damai dan Berintegritas Tahun 2019.
Acara yang diselenggerakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati OKU dihadiri Ketua KPU Naning Wijaya, Ketua Bawaslu Dewantara Jaya, Kaban Kesbangpol Taufiq, Kasdim 0403/OKU Mayor Inf Sukriyanto, Dansubdenpom Kapten CPM Gatot Udiyono, Kabag Ops Kompol Yuskar, Kepala OPD, Perwakilan BUMN/BUMD , Tokoh Agama, Toko Amsyarakat dan undangan lainnya, Rabu (17/10).
Dalam deklarasi damai ini, masing-masing perwakilan partai politik bersama Muspida OKU membacakan deklarasi yang dipimpin Wabup OKU Johan Anuar.
Dikatakan Wabup, dalam deklarasi ini disampaikan bahwa tim kampanye, para pendukung dan peserta pemilihan umum berjanji akan mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Wabup OKU mengajak seluruh masyarakat dan parpol, untuk menyuskeskan pemilu 2019, dan menjadikan pemilu sebagai sejarah bagi republik ini karena baru kali pertama kali dilakukan pencoblosan secara serentak termasuk presiden dan wakil presiden.
“Kita sukseskan pemilu 2019, jangan sampai kita terpecah belah, masyarakat untuk tidak reaktif terhadap berita-berita hoax dan informasi yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Maka kompetisi politik untuk menarik simpati rakyat dan meraih suara rakyat sudah mulai digaungkan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pemilu tahun 2019. Oleh karenanya, kita memiliki tanggung-jawab bersama untuk menjamin situasi yang nyaman, damai, rukun dan tertib,”katanya.
Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten OKU, Dewantara Jaya mengajak seluruh parpol dan masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi pemilu 2019 dengan menolak berbagai upaya yang saling menjatuhkan dan saling membenci.
“Apalagi politisasi SARA, kita harus bentuk kerukunan antar umat beragama dalam rangka ketahanan nasional. Sebab, politik uang sangat merusak sendi-sendi alam demokrasi Indonesia,” jelasnya.
Pada kesempatan itu juga Ketua KPU Kabupaten OKU, Naning Wijaya mengatakan, agar semua pihak hendaknya menjauhkan diri dari penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Peserta pemilu juga diminta tidak memainkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) agar proses pesta demokrasi berjalan dengan baik.
“Kita berharap peserta pemilu dapat memanfaatkan masa kampanye melalui kampanye damai, tertib, tidak melakukan politisasi SARA, tidak menyebar berita hoaks, tidak melakukan politik uang, dan tidak saling menghujat,”tuturnya. (rel/jum)