MUBA. MS – Tiga pimpinan organisasi masyarakat (Ormas), berencana melakukan aksi demo guna menyuarakan aspirasi masyarakat, Rabu (02/06/2021).
Tiga unsur pimpinan Ormas yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi masyarakat, dengan yakni Andip Apriansyah selaku ketua LSM Generasi Muda Pecinta Tanah Air (GEMPITA) Kabupaten Muba. Joni selaku Ketua Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (FMJK) Kabupaten Muba. Abdul Halim selaku ketua Jaringan Advokasi Masyarakat Sumatera (JAMS) Kabupaten Muba.
Dihadapan wartawan tiga unsur pimpinan Ormas ini menyatakan, bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, mereka akan mengadakan Aksi Damai alias Demo.
Menurut mereka, aksi Demo yang ditujukan kepada pimpinan Dinas Kesehatan Muba ini akan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan (ProKes).
“Adapun agenda yang akan mereka usung dalam aksi damai nanti ada 3 topik, yait Transparansi Anggaran Covid-19. Pemberdayaan Kontraktor Lokal. Serta Permintaan Mutasi Kepala Dinas Kesehatan,” ujar tiga unsur pimpinan Ormas.
Menurut tiga unsur pimpinan Ormas ini, pihaknya juga mempertanyakan anggaran di dinas kesehatan Muba
“Dari anggaran 700 miliar tersebut kurang lebih 80% nya dialokasikan dan dikelolah oleh Dinas Kesehatan. Ini jumlah yang sangat fantastis, oleh karena itu kami minta transparansi penggunaan atau pemakaiannya, apabila perlu kami minta ditayangkan melalui videotron biar masyarakat Muba semua melihat dan mengetahui, karena ini menggunakan uang rakyat,” tegasnya.
“Apabila pihak Dinkes Muba tidak transparan kepada masyarakat dalam penyerapan dan penggunaan anggaran Covid-19, maka kami akan minta pihak Kejati dan Kejagung atau Aparat Pemerintah serta Aparat Hukum lainnya untuk melakukan investigasi, penyelidikan serta penyidikan,” imbuhnya.
Sementara, Ketua FMJK Muba, Joni, menambahkan bahwa pimpinan Dinkes Muba diharapkan agar bijaksana, mengundang para kontraktor lokal yang berlisensi sebagai mitra pemerintah, duduk bersama membahas pembangunan demi mewujudkan visi Pemkab Muba: MUBA MAJU BERJAYA.
“Diduga pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, sudah membagikan proyek-proyek penunjukan langsung (PL) sebelum tender kepada kontraktor-kontraktor non lokal yang tidak mempunyai badan usaha. Diduga pula Kepala Dinkes Muba, lebih memprioritaskan Kontraktor non lokal daripada Kontraktor lokal. Padahal menurut undang-undang Jasa Konstruksi, Pemerintah seharusnya memprioritaskan Kontraktor-kontraktor lokal,” tandasnya.
Sementara itu ketua LSM JAMS Muba, Abdul Halim mengatakan bahwa dirinya bersama salah seorang wartawan yang bertugas di Muba, sering mencoba menemui dr. Azmi Dariusmansah selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, tetapi selalu mendapat keterangan bahwa dr. Azmi sedang dinas luar, tidak ada di tempat, sedang rapat, dan lain-lain, begitu juga ketika di hubungi via pesan WA, tidak pernah ditanggapi. Hal ini diaminkan oleh Andip dan Joni
“Kami bertiga disini berharap kepada Bupati Muba, agar mengevaluasi kembali kinerja serta sikap perilaku Kepala Dinas Kesehatan, dr. Azmi, yang menurut kami tidak transparan, tidak bijaksana, serta arogan. Kami memohon agar Bupati Muba segera memutasi dr. Azmi, karena masih banyak orang yang berkinerja lebih baik, lebih kualifaid, bijaksana serta rendah hati dibanding dr. Azmi,” pungkasnya.
Sementara itu dimintai tanggapannya mengenai statement ketiga pimpinan ormas tersebut via alplikasi WA, dr. Azmi Dariusmansah sampai berita ini dinaikkan tidak memberikan tanggapan meski pesan tersebut sudah lama dibacanya. (Heryawan/Tim)
