AHY: Moeldoko Ajukan PK untuk Ambil Alih Demokrat, Kami Lawan!

oleh -

MEMOSUMSEL Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap Kepala Staff Presiden (KSP) Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun masih mencoba mengambil alih Partainya. Caranya dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Hal itu diungkapkan AHY saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (3/4).

“Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023 kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan dokter hewan Jhonny Alan Marbun. Masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu, kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung,” kata AHY.

AHY mengatakan, PK adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara 487 K/TUN 2002 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022 lalu. AHY menuturkan, alasan KSP Moeldoko mengajukan PK adalah karena telah menemukan 4 novum atau bukti baru.

Baca Juga :   Wabup OKU Dukung Langkah Pemerintah Pusat Kembangkan Infrastruktur Tingkat Daerah

“Kenyataannya bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat maupun itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara nomor 150/G/2021/PTUN-JKT Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021,” ucapnya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan, hari ini tim hukum dari pihaknya akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut.

“Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman empiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum Moeldoko dan kawan-kawannya,” terang AHY.

AHY menegaskan, dia dan para kadernya tidak akan diam dan dengan terpaksa akan melakukan perlawanan terhadap Moeldoko.
“Jika di tengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko yang berupaya mengambil alih partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan,” tandas dia.

Baca Juga :   Penuhi Panggilan Polda Jatim, LIPAN RI Komitmen Terus Dampingi Masyarakat Tuntut Keadilan

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun kepada Kemenkumham. Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021).

Dalam putusannya, majelis hukum menolak gugatan Moeldoko karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Sebab, perkara menyangkut masalah internal parpol.

Setelah gugatan Moeldoko ditolak PTUN, Demokrat kini berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung Moeldoko yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat pada 2020 lalu. Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta. (RD/ONE)

Print Friendly, PDF & Email